Penyadapan Pejabat RI

Beberapa hari seusai diinstruksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah memanggil Duta Besar Korea Selatan di Jakarta dan Duta Besar Singapura di Jakarta, guna mengklarifikasi dugaan keterlibatan kedua negara itu dalam penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap sejumlah pejabat pemerintah Indonesia, termasuk Presiden SBY.

"Dubes Korea di Jakarta juga sudah dipanggil dan tidak menyanggah berita tersebut. Kalau Dubes di Singapura mengatakan akan menyampaikan kepada pemerintahnya," kata Marty di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (28/11).

Menurut Menlu, Dubes kedua negara itu menilai, pemberitaan yang mengaitkan keterlibatan Korsel dan Singapura dalam kegiatan penyadapan AS dan Australia kepada pejabat Indonesia itu tidak ada dasarnya.

“Dubes Singapura dan Korsel mengatakan, kegiatan itu berstatus bukan menyangkut Indonesia, tapi menyangkut banyak negara,” terang Menlu.

Dugaan keterlibatan Singapura dan Korsel dalam penyadapan sejumlah pejabat Indonesia terungkap dari mantan kontraktor intelijen AS, Edward Snowden. Ia mengungkapkan, bahwa Singapura dan Korea Selatan memainkan peran kunci membantu AS dan Australia dalam menyadap jaringan telekomunikasi di seluruh Asia.

Seperti dilansir The Age, Senin (25/11), peta rahasia Badan Keamanan AS (NSA) mengungkap AS dan partner berbagi intelijennya atau yang dikenal dengan 'Five Eyes' (AS, Inggris, Australia, Kanada dan Selandia Baru) menyadap kabel serat optik berkecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia. 

Atas pemberitaan ini, Presiden SBY mengaku sudah mendengar hal itu. “Saya mendengar dari saudara-saudara kalangan pers dan anggota masyarakat yang ingin tahu dan ingin mendengarkan apa respon saya yaitu berkaitan dengan dugaan terhadap dua negara yaitu Singapura, tetangga, sahabat dekat dan sama-sama negara ASEAN, dan juga Korea Selatan, salah satu sahabat baik Indonesia yang katanya membantu Australia dan Amerika Serikat dalam penyadapan komunikasi bawah laut di Asia dan wilayah yang lain,” kata Presiden SBY kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/11) petang.

Meskipun secara spesifik tidak disebutkan Indonesia, Asia, terhadap hal itu Presiden SBY sudah mengintruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa untuk meminta penjelasan dari para Duta Besar negara-negara itu.” Itu yang dapat saya respon sekarang ini berkaitan dengan berita yang baru itu,” ungkap Kepala Negara.

Presiden SBY juga meminta kepada rakyat Indonesia untuk tetap tenang. “Percayalah, Pemerintah akan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan kewajiban yang harus pemerintah jalankan,” pungkas Presiden SBY.